jatim.bawaslu.go.id – Surabaya. Jumat (29/03) Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, Moh Afifuddin memberikan arahan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk membuat kebijakan situasional yang cepat. Hal ini mengingat tantangan dalam Pemilu tahun 2019 juga berubah dengan cepat.
Dihadapan peserta dalam acara Rapat Kerja Teknis yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jawa Timur di Hotel Majapahit, Afif mengingatkan bahwa Pemilu kali ini adalah Pemilu paling keras dan berat. “Pemilu sekarang ini paling susah dijelaskan ke publik. Bayangkan saja formulir C1 sampai 6,” jelasnya di hadapan peserta.
Lebih jauh Afif menjelaskan bahwa perubahan di tingkat bawah yang demikian cepat juga bisa melahirkan konflik baru. “Situasi di tingkat TPS tidak akan semuanya bisa dijawab oleh buku panduan. Ada hal di luar dari yang kita pikirkan”, paparnya dihadapan peserta.
Untuk itu, Afif berharap bahwa Bawaslu di berbagai tingkatan tidak pernah meremehkan hal-hal kecil. Karena dari hal-hal kecil inilah yang menyebabkan kualitas dari Pemilu bisa berbeda. “Mengawasi Pemilu itu perlu keterampilan. Semakin dipakai keterampilan itu, maka akan kian bagus”, Ungkapnya.
Perubahan yang demikian cepat dan juga tantangan yang kompleks membuat pihaknya segera akan mengupdate potensi kerawanan Pemilu. “Sebentar lagi kita akan update lagi Indeks Kerawanan Pemilu”, jelasnya lagi.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui terhadap potensi pelanggaran Pemilu. Sehingga dapat dicegah agar tidak terjadi. “Kita baru saja mengetahui ada 400 ribu amplop senilai 8 miliar yang sudah dipecah 20 ribu dan 50 ribu yang diduga akan digunakan sebagai serangan fajar”, Afif memberikan contoh di hadapan peserta.
Politik uang menjadi benalu Pemilu. Menyikapi ini, Afif mengaku akan segera membuat kegiatan berupa Gerakan Patroli Anti Politik Uang. “Kami akan membuat alarm besar kepada pelaku politik uang. Suatu gerakan simbolisasi ketakutan terhadap orang yang memberi dan menerima politik uang”, jelasnya. Afif juga memberikan arahan dalam situasi Pemilu yang rentan pelanggaran dengan berbagai variasi untuk disikapi kesehatan fisik dan mental. “Kalau masih bisa, dalam menyelesaikan konflik kita lebih mencari titik temu daripada titik beda”, pungkasnya.