jatim.bawaslu.go.id-Surabaya (02/10). Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Abhan menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Jawa Timur sebagai provinsi yang pertama kali menginisiasi koordinasi dengan KPU se-Jawa Timur berkenaan dengan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Jawa Timur menjadi yang terbanyak tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sehingga kalau Jawa Timur selesai, maka Indonesia akan selesai”, ungkapnya.
Abhan menambahkan, bahwa evaluasi penyelenggaraan Pemilu memang penting untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Apalagi terdapat 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada.
“Kalau ada catatan kekurangan, semoga bisa diperbaiki dalam Pilkada 2020”, tambahnya.
Abhan berharap bahwa kegiatan bersama antara KPU dan Bawaslu juga perlu dilakukan hingga tingkat ad-hoc. Mulai dari antara jajaran Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan antara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan Pengawas TPS.
“Beberapa persoalan muncul dari bawah. Maka perlu penyamaan pemahaman dari bawah. Kalau masalah dari bawah selesai, maka tidak akan ada residu masalah”, tambahnya.
Selain itu, Abhan juga menyampaikan selamat kepada Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Jawa Timur. Sebagai informasi, Bawaslu Jawa Timur memberikan penghargaan kepada jajaran. Untuk kategori SDM terbaik diraih oleh Kabupaten Situbondo, kategori Kinerja Pengawasan Terbaik didapatkan oleh Kabupaten Sidoarjo, kategori Inovasi Pencegahan Terbaik di raih oleh Kabupaten Blitar, kategori Inovasi Pengawasan Terbaik dimenangkan oleh Kabupaten Pasuruan.
Sementara untuk kategori Penanganan Pelanggaran Pidana diraih oleh Kabupaten Mojokerto, Kategori Gakkumdu Terbaik diraih oleh Kabupaten Sampang, kategori Penanganan Pelanggaran Administrasi didapatkan oleh Kabupaten Malang, kategori mediator terbaik di raih oleh Probolinggo, kategori Penyelesaian Sengketa Terbaik diraih oleh Kabupaten Sidoarjo, kategori Pelaksana Fungsi Humas dan Hubal di dapatkan oleh Kabupaten Ponorogo, kategori Penyusunan dan pemberian Keterangan Terbaik dan Tata Kelola Kesekretariatan di dapatkan oleh Kabupaten Bangkalan.
